Dunia pendidikan kita lagi-lagi dihadapkan pada sebuah ironi klasik yang bikin elus dada. Di satu sisi, instruksi dari atas begitu bergemuruh: sekolah dituntut memborong piala, mendulang medali, dan melahirkan bibit-bibit unggul berprestasi dari tingkat kabupaten sampai nasional. Namun di sisi lapangan, realitanya jauh dari kata ideal. Ketika pendaftaran lomba, uji kompetensi, atau ajang talenta mulai dibuka, pihak sekolah—khususnya SMK—mendadak harus beralih profesi menjadi “tim kreatif pencari dana talangan”.
Adagium satir “Negara Sibuk Cari Juara, Sekolah Sibuk Cari Biaya” ini bukan sekadar lelucon di grup WhatsApp kepala sekolah atau guru, melainkan potret paling jujur dari beban mental dan finansial pengelola satuan pendidikan saat ini.
Panggung Prestasi vs Tembok Buntu ARKAS
Bagi SMK, mengasah kompetensi siswa lewat berbagai ajang talenta maupun festival keterampilan adalah harga mati. Lulusan vokasi butuh panggung pembuktian mental, bukan cuma teori di ruang kelas. Masalahnya, begitu panitia lokal, musyawarah kerja, atau dinas terkait menggelar seleksi berjenjang, sekolah langsung disambut tembok birokrasi yang kaku.
Kenapa hal ini selalu jadi duri dalam daging?
- Status “Katanya Gratis”, Faktanya Bayar: Secara administratif makro, program-program pembinaan prestasi dipatok tanpa biaya pendaftaran. Tapi praktiknya di tingkat penyelenggaraan lokal, panitia sering kali harus memutar otak menutupi konsumsi juri, sewa tempat, hingga cetak piagam lewat iuran partisipasi peserta.
- Nomenklatur “Haram” di ARKAS: Saat kuitansi iuran pendaftaran atau uang pangkal lomba itu masuk meja bendahara sekolah untuk dilaporkan ke Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), sistem langsung menolak secara halus. Tidak ada pos anggaran resmi yang mengakomodasi frasa “Biaya Pendaftaran Lomba Eksternal”. Akibatnya? Pengeluaran sah yang benar-benar dinikmati siswa ini terancam jadi temuan audit.
- Standar Ganda Birokrasi: Di satu sisi rapor mutu sekolah dinilai dari seberapa banyak trofi kejuaraan yang dipajang di lobi, tapi di sisi lain pemeriksa keuangan daerah menghitung presisi rupiah berdasarkan juknis BOS yang kerap abai terhadap realitas operasional di lapangan.
Menyiasati Celah: Mana yang Bisa Diselamatkan BOS?
Meski iuran pendaftaran sering kali harus dibayar pakai “dana kas taktis” atau kerelaan guru pendamping, regulasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebenarnya masih memberi ruang napas pada komponen pendukung lainnya. Sekolah harus pintar-pintar menggeser fokus anggaran ke pos yang diizinkan secara legal:
- Transportasi dan Akomodasi Kontingen: Biaya perjalanan siswa peserta lomba dan guru pembimbing menuju arena kompetisi masih aman masuk dalam pelaporan.
- Konsumsi Seluruh Tim: Pengadaan logistik makan dan minum anak-anak selama berjuang di arena perlombaan.
- Honorarium Pembimbing/Pelatih: Hak finansial bagi guru produktif atau praktisi luar yang melatih skill siswa jauh-jauh hari sebelum kompetisi dimulai.
Namun, pos-pos di atas tidak akan pernah cukup untuk menutupi biaya operasional pendaftaran mandiri yang sifatnya insidental di tingkat bawah.
Saatnya Regulasi Berpihak pada Realitas
Sudah saatnya pembuat kebijakan di tingkat pusat melihat langsung dapur sekolah. Menuntut SMK mencetak lulusan yang link and match, kompeten, dan berdaya saing global mustahil tercapai jika ruang gerak pendanaannya terus dikunci dalam kotak birokrasi yang sempit.
Selama negara masih “sibuk cari juara”, sudah sepantasnya pula ada keleluasaan regulasi—atau minimal fleksibilitas pos anggaran di ARKAS—untuk membiayai proses menuju juara tersebut. Kalau tidak, jangan heran jika suatu hari nanti sekolah-sekolah memilih “pensiun dini” dari perlombaan, bukan karena siswanya tidak punya potensi, tapi karena gurunya sudah lelah pusing mencari biaya.
Oleh : Junaedi Ghazali, S.S